“…Maka kalau memang semua ini merupakan konsekuensi perwujudan iman saya, yaitu kemanusaiaan yang adil dan beradab, dan sekarang itu berarti secara nyata saya akan di lemparkan ke balik jeruji penjara, menjadi bagian dari tumpukan para korban, saya siaga dan ikhlas. Memang saya merasa lemah, namun saya tak sudi tunduk mengabdi pada ketakutan. Karena ketakutan adalah sumber kekerasan dan kedosaan. Semoga belas kasih Allah yang mengampuni kita semua, menjadi hati nurani bangsa” (Romo Sandyawan, disampaikan sebagai pledoi kasus 27 Juli 1996)
Sempat menjadi tersangka akibat tuduhan memberikan suaka bagi narapidana politik kasus 27 Juli 1996 (pembakaran kantor DPP PDI) – Budiman Sudjatmiko, dkk – tak membuat Romo Sandyawan gentar untuk terus membela masyarakat marjinal dan menegakan Hak Asasi Manusia di bumi Indonesia.
Pastor yang bernama lengkap I. Sandyawan Sumardi, SJ ini dilahirkan di Jeneponto, Sulawesi Selatan, 23 November 1958. Lulus dari SMA Seminari Mertoyudan pada tahun 1977. Bergabung dengan Serikat Jesuit dan ditasbihkan menjadi Imam di Solo tahun 1988. Dia juga pernah menjalani pendidikan sosial di Filipina dan Visiting Scholar pada Human Rights Center, University of California, Berkeley, Amerika Serikat.
Dianugerahi Yap Thiam Hien award – penghargaan bagi para pejuang kemanusiaan – tahun 1996 dan Kelirumologi yang disponsori Jaya Suprana pada 2005. Perhatiannya pada persoalan-persoalan kemanusiaan ditunjukan dengan keanggotaannya pada beberapa Organisasi Non-pemerintah (Ornop) seperti Institut Sosial Jakarta (1990-1999, menjabat sebagai direktur), Majelis Pusat PBHI, dan sekolah alternatif Sanggar Ciliwung/Ciliwung Merdeka (pendiri dan penanggungjawab, 2000-sekarang).
Jumat, 9 November 2005, betempat di Sanggar Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta,pria yang selalu menggunakan topi ini menyampaikan pendapat dan pemahamannya seputar permasalahan kemanusiaan dan keagamaan pada Muhammad Kholikul Alim. Berikut petikan wawancaranya.
Apa yang mendasari pilihan Anda untuk bergelut dengan permasalahan Hak Asasi Manusia?
Dari rasa sayang kepada orang-orang sederhana, terutama anak-anak. diawali dengan memberi kesempatan pada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan alternatif. Dari ketersentuhan manusiawi dengan masyarakat pinggiran, kemudian saya merefleksikan bahwa di negeri ini dan hampir di seluruh belahan dunia ada kelompok besar masyarakat yang miskin. Bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena mereka mengalami ketidakadilan. Mereka dijauhkan dari akses ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan, sehingga ketika mencari nafkah mereka mengalami banyak kendala. Masyarakat termarjinalkan inilah yang bertahun-tahun saya berusaha untuk menemani survival system-nya. Saya mengorganisasi mereka untuk mengalang solidaritas diantara masyarakat itu. Lalu mendampingi proses belajar daya kritis masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Saya juga mengalang gerakan swadaya mereka untuk bisa menghadapi kesulitan hidup.
Keanggotaan Anda dalam Serikat Jesuit yang memang terkenal dekat dengan realitas sosial masyarakat, apa hal tersebut juga mempengaruhi gerak kemanusiaan Anda?
Ya, tentu saja ada. Saya mengalami latihan rohani bertahun-tahun dalam Serikat Jesuit. Mulai dari pendidikan dasar, retreat 30 hari, sampai proses on going formation (menjadi yang terus-menerus-red). Saya belajar dengan prinsip-prinsip dasar Jesuit, terutama yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan bijaksana dalam situasi yang berat. Lalu juga prinsip bagaimana kita menggunakan sarana sejauh dibutuhkan saja. Apalagi General Jesuit mempunyai program yang dinamakan Promotio Justicie, yaitu penegakan keadilan dan penegakan iman.
Menurut Anda perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah sejauh apa?
Memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa bulan lalu mengatakan bahwa kondisi Hak Asasi Manusia saat ini di Indonesia sekarang jauh lebih baik, menurut saya itu omong kosong. Karena, pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, bahkan yang masuk dalam kategori crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) dalam arti kekerasan politik dan kekerasan negara yang eskalasi dan korbannya begitu massif, serta dilakukan secara terencana, tidak ditindaklanjuti.
Contohnya?
Konflik bersenjata di Aceh, Ambon, Maluku, Papua, dan sekarang Poso. Jangan lupa juga tragedi Mei 1998 yang terjadi di tengah kota Jakarta yang korban meninggalnya mencapai 1188 orang. Disana jelas-jelas ada keterlibatan aparat negara melalui operasi militer. Walaupun sudah ada tim pencari fakta dimana saya sendiri masuk di dalamnya bersama Dai Bachtiar (sewaktu masih menjabat Kapolri), Marzuki Darusman, Asmara Nababan, ternyata tidak ada tindak lanjutnya sama sekali. Pengadilan HAM di Timor-Timur dan Abepura juga nol besar, justru dibebaskan semua. Di Abepura ada 22 tersangka, yang diajukan hanya dua, itupun dibebaskan. Padahal membunuh sekian banyak orang.
Dan kita lihat saja, Human Right Defender Indonesia yang paling termasyhur, Munir. yang dibunuh karena terlalu vokal. Sampai sekarang kasusnya dimentahkan. Tak ada tindak lanjutnya sama sekali. Memang presiden membentuk Tim Pencari Fakta, namun ketika harus menyentuh Badan Intelejen Negara (BIN) tak ada keberanian dari dia (SBY-red)
Selain kekerasan politik seperti yang terjadi terhadap Munir, adakah bentuk kekerasan lain yang masih kuat di negeri ini?
Kita tahu bahwa kekerasan politik juga bercampur dengan persoalan terorisme bom. Ada juga indikasi keterlibatan aparat Negara dalam kasus ini. Meskipun selalu dikatakan Jamaah Islamiyah atau dr. Azahari, namun pada masa-masa investigasi awal saat terjadi peristiwa bom Bursa Efek Jakarta dan bom natal ditangkap beberapa aparat kemanan dari Angkatan Darat, namun dilepas kembali.
Berarti Anda berpendapat bahwa peran Negara sangat lemah dalam penegakan HAM?seharusnya seperti apa Negara bertindak menurut Anda?
Lemah sekali, dalam arti kemauan politik. Mestinya problem HAM ini diaudit secara menyeluruh oleh Negara, untuk dilihat prioritas mana yang harus dipenuhi. Misalnya saja kasus pembunuhan Munir, ini sudah mendapatkan surat dukungan solidaritas internasional dari berbagai Negara. Tidak hanya dari Amerika, tapi juga tokoh-tokoh kemanusiaan Eropa dan Afrika juga menyampaikan solidaritas yang luar biasa. Gilanya, sampai detik ini tidak ada tindak lanjut terhadap investigasi.
Banyak yang mengaitkan gerakan Anda dengan konsep Teologi Pembebasan yang banyak berkembang di Amerika Latin, pendapat Anda?
Sederhana sekali. Tiap Imam Katolik yang belajar teologi pasti pernah belajar (teologi pembebasan-red) pada dekade-dekade setelah munculnya teologi pembebasan. Teologi pembebasan selalu berarti jamak. Teologi-teologi pembebasan tidak selalu berasal dari Amerika Latin, ada juga dari Asia. Kita punya teologi pembebasan sendiri di Indonesia yang oleh alm. Romo Mangun disebut Teologi Pemerdekaan. Kita ingin membebaskan masyarakat yang miskin-tertindas dari segala kungkungan tadi. Saya kira tujuan kemerdekaan Indonesia juga seperti itu, bukan hal yang luar biasa lah.
Relevankah konsep teologi pembebasan dengan kondisi sosial-politik-budaya masyarakat Indonesia?
Sangat relevan, namun konteks kulturalnya harus lebih kuat. Setiap orang, terutama yang miskin-teritindas dapat kita jadikan partner untuk menjalankan proyek keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Di Indonesia konsep ini sangat relevan, karena persis disini gereja masih tinggal di sarang-sarang elitis. Gereja masih berbentuk institusional atau lembaga, yang tercitrakan tingal di gedung, paroki, kolese. Representasi gereja seperti imam, suster, dan lainnya, kurang membaur di masyarakat.
Tapi mengapa sampai saat ini Teologi Pembebasan masih jarang diterapkan disini?
Problemnya adalah kita tidak bertitik tolak dari manusia. Ada ajaran lalu kita implementasikan. Seharusnya kita bertemu dengan manusia, kontekstual, lihatlah manusia itu apa adanya, dalam kondisi seperti apa, dan kita bereaksi. Baru kita bertanya pada ajaran gereja, kitab suci, bahkan ilmu-ilmu, untuk mengkritisi kondisi itu kemudian mencari solusinya. Selalu gerakan pembebasan ini merupakan gerakan kultural. Saling berkerjasama, berdialog secara intensif dengan kepercayaan lain, bahkan agama lain.
Anda tadi menyinggung tentang kekurangmembauran kalangan agamawan. Hal tersebut lebih bersifat personal atau institusional?
Saya tidak setuju dengan sebutan oknum. Seperti kalau ada militer yang merampok dan disebut oknum. Misalnya saja perjalanan ke Aceh. Sudah menjadi rahasia umum, kalau kita lewat jalan darat dari Medan ke Meulaboh pasti akan dicegat oleh Brimob dan Angkatan Darat yang meminta uang. Kalau tidak memberi atau macam-macam akan dipukul, atau ditembak bahkan. Apakah itu bisa dibilang oknum?saya kira tidak. Itu sistem. Seperti juga dalam gereja. Kalau oknum banyak sekali itu berarti sistem. Secara institusional memang masih lemah (gereja-red), itu harus diakui dengan rendah hati. Karena gereja itu sekarang wujudnya bukan gereja yang mulutnya mengangga besar, yang pandai berkhotbah. Tapi gereja yang bertindak. Gereja yang mendengar. Sudah tidak waktunya lagi seperti itu. Dan tindakan-tindakan itu mesti tindakan kemanusiaan. Jangan bertindak untuk berdakwah saja, berpikir untuk mengkristenkan orang secara formal. Dengan kita bertindak secara kemanusiaan, independen, tanpa pandang bulu, itu kita sudah melakukan gerak kesaksian hidup kristiani yang benar. Jeleknya gereja, kalau bergerak harus atas nama gereja. Pakai bendera gereja, tepuk-tangan, nyanyi-nyanyi lagu gereja. Itu yang membuat kita ditolak di masyarakat
Kesalahan tersebut terletak dalam struktur atau sistem pendidikannya?
Sistem pendidikannya, terlalu elitis. Padahal kalau otentik tidak begitu. Yesus dulu mengajari para murid dengan berjalan-jalan, tidak di dalam gedung. Dia memberikan kesaksian sewaktu ada banyak orang munafik, berbohong, dan menaruh prasangka. Yesus dalam kerumunan mengambil anak kecil kemudian didudukkan di pangkuan. “Jadilah seperti anak ini”.
Kehidupan beragama di Indonesia masih sarat dengan konflik. Menurut Anda apa yang menyebabkan hal ini?
Memang itu gerakan fundamentalis dari agama lain yang lemah atau gerakan politik. Tapi di sisi lain itumerupakan kritik terhadap gereja yang terlalu introvert, bersembunyi di dalam menara gading. Sejak dulu sudah diteriakan oleh Romo Mangun dan saya. Bahkan delapan tahun lalu ketika saya diminta menjadi penasihat uskup-uskup di KWI, saya sudah bilang gereja harus membantu Aceh. Justru karena Aceh itu mayoritas muslim. Dan untuk menjalankan syariat Islam disana pun menjadi tugas kita untuk membantunya.
Sedikit cerita tentang gerakan Anda di Aceh
Saya dan teman-teman ketika berlaku Daerah Operasi Militer sudah masuk ke Aceh dengan gerakan-gerakan kemanusiaan. Ketika terjadi gempa dan Tsunami kemarin, dua hari setelah kejadian kami langsung mengirimkan orang kesana. Mulai dari Sanggar Ciliwung ini kita menumbuhkan panggilan solidaritas, lalu kita kumpulkan relawan sekitar 40 orang, diberangkatkan secara bergelombang. Sampai sekarang berarti sudah setahun. Kita mulai dengan bantuan darurat kemanusiaan. Menolong yang luka, mengangkat mayat, membersihkan puing-puing. Kita mendirikan 13 posko di sentra-sentra pengungsi. Masuk ke daerah yang paling parah, Meulaboh hingga Tenom. Kita bekerja dengan prinsip yang sederhana: independen, non-partisan, non-sektarian, sungguh untuk menolong korban tanpa pandang bulu layaknya Palang Merah. Dan gerakan ini samapi bulan Maret. Akhirnya kita juga terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Di perkampungan nelayan Kuala Tuha, Aceh Barat dekat Meulaboh, kita membangun 126 rumah, 1 sekolah 6 kelas yang cukup besar, 1 masjid, 1 meunasah, dan klinik. Sekarang pembangunannya sudah mencapai 90 persen.