Menolak Pakaian Adat Jawa
Wednesday, March 28th, 2007“Budaya lokal ada karena kita ada,” ujar teman saya via SMS. Dia membalas pesan singkat yang sebelumnya saya tulis dan kirim padanya. Tulisannya: “Fuck, gw harus pake baju Jawa lagi.”
Memakai baju Jawa, basahan atau entah apa itu namanya, adalah bencana dibalik kegembiraan hari pernikahan. Untung saja selama ini saya masih menjadi pemeran pembantu, jadi tak perlu repot pake baju manten pria yang dadanya terbuka itu (bikin masuk angin dan bau badan bakal kecium, sumpah!). Sementara itu dua orang kakak ipar lelaki saya harus menghabiskan waktu lebih dari dua jam di kamar rias untuk dipermak layaknya pemain ketoprak.
Riasan pernikahan a la Jawa memerhatikan hingga detil riasan. Misalnya saja letak keris harus seperti apa, mengarah ke mana (tapi belakangan ini konon sudah mulai ditinggalkan dan kehilangan filosofinya). Sudah begitu, ketatnya jarik (kain yang membungkus pinggang hingga mata kaki) membuat pemakainya sulit bergerak, bahkan untuk duduk sekalipun; Selop (sandal yang ujungnya runcing) sama sekali tak nyaman seperti sepatu kets yang biasa saya pakai ke kampus; blangkon (topi) yang keras kadang membuat garis beralur mengitari kepala; baju berlapis memaksa tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak. Untung saja tak ada kitab suci yang menyebutkan bahwa mereka yang masuk neraka akan dipakaikan baju adat Jawa terlebih dahulu.
Saya pernah berkelakar pada saudara-saudara saya, ingin memakai baju adat khas Papua saja jika kelak menikah. Waktu untuk merias lebih sedikit dan semilir pula. Tapi, saya yakin sembilan puluh dua persen kelakar itu tak akan diamini. Dua persen sisa kemungkinan bisa terjadi kalau-kalau saya punya alasan kuat. Jadi, sekarang saya coba-coba cari alasan serealistis mungkin untuk keluarga saya yang adat Jawa-nya hingga ke tulang sumsum.
Sulit juga ternyata cari alasannya. Banyak sebenarnya, tapi kemungkinan besar ditolak oleh kekolotan keluarga. Salah satu alasan yang saya temukan dan punya kemungkinan paling besar untuk ditolak yaitu: pakaian Jawa adalah hasil budaya feodalisme yang menghisap keringat petani miskin. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya begini kira-kira. Kita bandingkan pakaian Jawa yang rumit dan Papua yang simpel. Jawa menggunakan banyak kain, sedangkan Papua tidak. Hal itu bisa terjadi karena:
1. Jawa memiliki banyak tempat yang memroduksi kain, Papua tidak. Bahkan mungkin kain adalah hal yang asing dan aneh. Ini bisa terjadi karena pembagian kerja daerah Jawa yang jauh lebih maju dibanding Papua. Ada petani yang meladang, tukang mbatik yang mencipta kain bermotif, pedagang yang menjual komoditi, dan sultan serta Raden-raden lainnya yang ongkang-ongkang kaki dan main burung. Dalam masyarakat suku pembagian kerja belum sespesifik itu. Kebanyakan kerja harian—seperti berburu, menyadap, meladang—bisa dilakukan oleh semua anggota suku.
2. Beban kerja yang berbeda dalam pembagian kerja. Pembagian kerja ada karena ada kelebihan produksi, sehingga ada sebagian orang yang bisa hidup tanpa harus memroduksi makanannya dengan tangan sendiri. Mereka itulah yang selanjutnya punya waktu luang untuk memikirkan bentuk baju Jawa lengkap dengan tetek-bengek penjelasan filosofisnya. Petani dikasih tanah tapi harus menyetor sebagian hasilnya pada orang-orang Kraton yang tak macul, nandur (menanam), dan manen di ladang. Sementara petani berpeluh di ladang, Raden Mas duduk angkuh mendengar gamelan atau menikmati tari-tarian. Di Papua yang menghasilkan pakaian sederhana tak ada anggota masyarakat yang punya waktu luang seperti kalangan Kraton. Jadinya tak ada mereka yang sempat memikirkan bentuk baju yang rumit.
3. Pakaian menunjukkan simbol kebangsawanan. Dahulu kala, sekitar dua dasawarsa awal abad ke-20, batik (yang sering digunakan sebagai jarik) sudah menjadi barang dagangan yang tersohor. Kegiatan produksinya berjalan lambat karena belum ditemukan teknologi batik cap—jadi harus teliti menggambar motif di atas kain yang sudah dicelup. Ketika teknologi cap ditemukan pembuatan batik menjadi lebih efisien dalam harga dan waktu pembuatan. Harga batik lebih murah dan mulai bisa dijangkau kalangan luas. Namun, kalangan Kraton menolak menggunakan batik cap karena orang banyak yang tak punya gelar kebangsawanan di depan namanya memakai batik tersebut. Bangsawan Jawa tetap kukuh memakai batik tulis yang lebih mahal. Hal itu menandakan dirinya sebagai kalangan yang tak sama dengan orang kebanyakan dan mampu membeli barang yang lebih mahal. Perbedaan tersebut juga terjadi di Papua. Cenderawasih adalah lambang kepala suku. Tapi biasanya kepala suku diangkat dengan pemilihan, entah itu adu kekuatan atau bentuk lainnya. Kemungkinan menjadi pemimpin tidak diturunkan secara garis keluarga, sehingga penindasan a la feodalisme Jawa tidak ada.
Jadinya, saya tak heran membaca Pramoedya yang menolak mengikuti adat Jawa ketika pernikahan anaknya. Sayang saja keluarga saya tak bepikir seperti beliau yang menolak feodalisme. Sekarang saya punya alasan buat teman saya yang SMS tadi: “Budaya adat (Jawa) ada bukan karena kita, tapi karena kalangan Kraton yang kerjanya leha-leha saja. Budaya adat perlu dicurigai datang dari mana.”
Bogor, 23-24 Maret 2007